Kamu pasti pernah merasakan momen ketika mendengar ada kebijakan baru dari pemerintah kota, tapi bingung apa sebenarnya yang berubah dan bagaimana dampaknya bagi kehidupanmu sehari-hari. Informasi sering tersebar di berbagai kanal, dan tidak semuanya mudah dipahami.
Tahun 2026 menjadi periode yang dinamis bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari perubahan APBD yang signifikan hingga kebijakan kerja dari rumah bagi ASN, dari penertiban tempat pembuangan sampah ilegal hingga rencana penerbitan obligasi daerah—semuanya bergerak cepat. Di Info Jakpus, kita akan membedah kebijakan-kebijakan terbaru Pemprov DKI secara lengkap, dari apa yang berubah hingga bagaimana dampaknya bagi warga.
APBD 2026 Turun Jadi Rp79,59 Triliun
Salah satu perubahan paling signifikan adalah penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. DPRD DKI Jakarta resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 menjadi Peraturan Daerah dalam rapat paripurna pada 22 September 2026 .
Total Perubahan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp79,59 triliun, turun sekitar 2,13 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp81,32 triliun .
Mengapa APBD Turun?
Penurunan ini dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Pendapatan dari Transfer ke Daerah (TKD) turun dari yang sebelumnya Rp26,14 triliun pada 2025 menjadi hanya Rp11,16 triliun pada 2026, dengan penurunan terbesar pada alokasi DBH Pajak sebesar Rp14,79 triliun .
Kedua, pemasukan pajak yang tidak mencapai target. Hal ini mengakibatkan alokasi dana di sejumlah dinas mengalami efisiensi .
Apa Saja yang Dipangkas?
Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menyebutkan bahwa kegiatan seminar, kunjungan kerja, hingga belanja makan dan minuman di sejumlah dinas akan dipangkas agar ketahanan anggaran tetap terjaga .
“Seperti makan minum ya, kemudian kunjungan, seminar-seminar itu dihilangkan. Saya kira masih wajarlah ya, karena itu juga kan tidak akan berpengaruh kepada kinerja,” jelasnya .
Layanan Dasar Tetap Terjaga
Meskipun terjadi efisiensi, Pemprov DKI memastikan bahwa layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial tetap terjaga. Wakil Gubernur Rano Karno menegaskan bahwa penyesuaian anggaran tetap mempertimbangkan aspek pelayanan dasar dan program prioritas .
Kebijakan WFH bagi ASN DKI Jakarta
Pada April 2026, Gubernur Pramono Anung menandatangani Surat Edaran Gubernur Nomor 3/SE/2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Melalui Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN .
Kebijakan ini mengatur pelaksanaan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut:
- Proporsi pegawai WFH: minimal 25 persen dan maksimal 50 persen per OPD, disesuaikan dengan karakteristik tugas .
- Kriteria ASN yang bisa WFH: tidak sedang menjalani hukuman disiplin, memiliki masa kerja lebih dari dua tahun, dan wajib mematuhi pedoman perilaku .
- Sanksi: ASN yang tidak mematuhi pedoman perilaku tidak diperkenankan melaksanakan WFH dan/atau dikenai sanksi disiplin .
- Pengecualian: WFH tidak berlaku untuk unit kerja layanan kedaruratan, ketenteraman dan ketertiban umum, pendapatan daerah, kebersihan dan persampahan, perizinan, kependudukan, kesehatan, dan pendidikan .
Gubernur Pramono menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak berlaku seragam untuk seluruh instansi, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing OPD .
Penertiban TPS Ilegal dan Pengelolaan Sampah
Salah satu kebijakan paling menonjol di bidang lingkungan adalah penertiban Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ilegal. Gubernur Pramono Anung menginstruksikan jajaran Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfotik, Satpol PP, dan OPD terkait untuk menindak tegas TPS ilegal, termasuk kawasan Muara Karang, Jakarta Utara .
Langkah ini sejalan dengan penerapan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Aturan ini mengubah paradigma pengelolaan sampah Jakarta dari angkut dan buang menjadi pilah, angkut, dan olah .
“Sebenarnya kalau mau jujur ini kan apa ya, sesuatu yang carry over lama banget. Dan sekarang ini baru kita tertibkan, dulu enggak pernah ditertibkan karena apa? Karena dengan adanya Ingub Nomor 5 Tahun 2026 yang dulunya hanya angkut, buang, sekarang ini pilah, angkut, olah,” kata Pramono .
Strategi pengumuman pengelola TPS ilegal ke publik terbukti efektif memberikan efek jera. Kebanyakan TPS ilegal mengandalkan pasar dari sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka). Ketika identitas TPS ilegal dibuka, para pemilik usaha Horeka enggan lagi menggunakan jasa pengangkut sampah tersebut .
Rencana Penerbitan Obligasi Daerah
Untuk mendukung pembiayaan infrastruktur, Pemprov DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah. Rencana ini bahkan mendapat dukungan dari Wali Kota New York, Zohran Kwame Mamdani, yang menawarkan pertukaran pengetahuan antara tim keuangan New York dan Jakarta .
Namun, rencana ini menuai perhatian dari legislator. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, meminta agar rencana penerbitan obligasi daerah ditinjau ulang.
“Kalau obligasinya itu misalnya tujuh tahun, berarti kan ada beban yang memang belum tentu diselesaikan oleh gubernur sekarang. Dan itu yang tanggung siapa? Ya, warga Jakarta. Nah, ini harus dipertimbangkan dua sisi ya. Kalau kita bicara utang, bukan hanya uang yang didapat, tetapi bagaimana cara kita mengembalikannya,” papar Kevin .
Rancangan Perda Pengelolaan Penduduk
DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Penduduk. Ada perubahan judul yang signifikan: dari semula “Pengendalian Penduduk” menjadi “Pengelolaan Penduduk” .
Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, menjelaskan bahwa perubahan judul ini memfokuskan regulasi dari pembatasan jumlah warga menjadi pemenuhan hak-hak dasar penduduk, meliputi kesejahteraan, pemukiman, hingga aksesibilitas layanan publik .
“Jadi bukan hanya dikendalikan, tapi harus mengelola. Penduduk harus terpenuhi hak-haknya dalam aspek kesejahteraan maupun spasial,” ujar Aziz .
Ia juga menyoroti ketimpangan kepadatan penduduk di Jakarta, seperti kawasan padat penduduk di Kecamatan Tambora dan Kapuk bila dibandingkan dengan permukiman lengang seperti Pondok Indah. Karena itu, Pemprov DKI harus mendata untuk menyiapkan hunian vertikal atau rumah susun bagi warga dari wilayah padat penduduk .
Rotasi dan Mutasi Pejabat Eselon II
Sepanjang 2026, Gubernur Pramono Anung beberapa kali melakukan rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Pada April 2026, ia melantik 11 pejabat tinggi pratama, termasuk Wali Kota Jakarta Selatan yang baru. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 385 sampai dengan 388 Tahun 2026 .
Pada Agustus 2026, Pramono kembali melantik 7 pejabat eselon II berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 755 Tahun 2026. Rotasi dan mutasi dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus mempercepat kinerja pemerintahan .
“Kenapa diganti? Dalam rangka untuk penyegaran dan juga membuat secara menyeluruh timnya lebih inilah. Karena saya adalah orang yang melihat dalam organisasi ini kan selalu harus ada penyempurnaan,” kata Pramono .
Kebijakan Transportasi Publik Gratis untuk 15 Golongan
Salah satu kebijakan yang mendapat apresiasi dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming adalah pembebasan tarif transportasi publik bagi 15 golongan masyarakat. Kebijakan ini dinilai sebagai terobosan penting dalam mewujudkan layanan transportasi publik yang inklusif, aman, dan ramah bagi seluruh warga .
Golongan yang dibebaskan tarif meliputi lansia, penyandang disabilitas, perempuan, ibu hamil, dan anak-anak .
“Saya sangat mengapresiasi terobosan inovasi dari Pak Gubernur terkait transportasi publik di Jakarta yang sekarang membebaskan tarif untuk 15 golongan. Ini luar biasa sekali, termasuk bagi lansia dan kaum difabel,” ujar Wapres Gibran .
Penutup
Kebijakan Pemprov DKI terbaru pada 2026 mencerminkan dinamika kota yang terus bergerak. Dari perubahan APBD yang menuntut efisiensi, kebijakan WFH bagi ASN, penertiban TPS ilegal, hingga rencana penerbitan obligasi daerah—semuanya bergerak di satu arah: menjadikan Jakarta kota global yang inklusif, berkelanjutan, dan nyaman bagi warganya.
Bagi warga, memahami kebijakan-kebijakan ini bukan sekadar mengikuti berita. Ini adalah cara untuk memastikan hak-hak kita terpenuhi, layanan publik yang kita terima berkualitas, dan suara kita didengar dalam proses pembangunan.
Untuk informasi lebih lengkap tentang kebijakan dan program Pemprov DKI, kunjungi kategori Berita Balai Kota di Info Jakpus.
About The Author
