Kamu pasti pernah bertanya-tanya, ke mana sebenarnya uang pajak yang kamu bayar setiap tahun. Jalan yang kamu lalui, trotoar yang kamu pijak, lampu penerangan yang menyala di malam hari—semuanya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tapi angka APBD itu sering terdengar abstrak, seperti angka yang hanya ada di dokumen resmi dan pidato pejabat.
Tahun Anggaran 2026 membawa cerita yang berbeda untuk DKI Jakarta. APBD tahun ini tidak naik, melainkan turun signifikan. Ini bukan karena kota berhenti membangun, melainkan karena ada perubahan besar dalam sumber pendapatan. Bagaimana pemerintah kota menyikapinya? Di Info Jakpus, kita akan membedah APBD DKI 2026 secara lengkap, dari angka hingga dampaknya bagi warga.
Angka APBD DKI 2026: Turun Rp10 Triliun
Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025. Total anggaran yang ditetapkan adalah Rp81,32 triliun .
Angka ini turun Rp10,54 triliun dibandingkan APBD 2025 yang sebesar Rp91,86 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak turun drastis sebesar Rp14,79 triliun—dari Rp26,14 triliun di 2025 menjadi hanya Rp11,16 triliun di 2026 .
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyebutkan bahwa APBD 2026 menyoroti sejumlah isu strategis: penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemacetan .
Dari Mana Pendapatan Daerah Berasal?
Pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp71,45 triliun. Angka ini terdiri dari tiga komponen utama .
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tulang punggung dengan proyeksi Rp56,76 triliun. Ini mencakup pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat hanya sebesar Rp11,16 triliun—turun signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan Rp2,57 triliun.
Untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja, pemerintah daerah mengandalkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp9,87 triliun, yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan pinjaman daerah .
Fokus Belanja: Kemana Uang Mengalir?
Belanja daerah dialokasikan sebesar Rp74,28 triliun. Kepala BPKD DKI Jakarta, Michael Rolandi, memaparkan bahwa anggaran infrastruktur pelayanan publik dialokasikan 43,06 persen dari total belanja daerah di luar bantuan keuangan—melebihi ketentuan minimal 40 persen .
Berikut rincian alokasi untuk sektor-sektor utama.
Pendidikan: Rp19,75 Triliun
Fungsi pendidikan mendapat alokasi terbesar, mencapai 26,59 persen dari Belanja Daerah. Ini melebihi mandatory spending minimal 20 persen .
Beberapa pos anggaran utama meliputi Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sebesar Rp3,25 triliun, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sebesar Rp399 miliar, penyediaan sekolah swasta gratis Rp282,46 miliar, serta rehab sekolah dan fasilitas pendidikan Rp126,12 miliar .
Transportasi: Subsidi Rp4,8 Triliun
Subsidi transportasi umum menjadi salah satu pos terbesar dalam APBD 2026. Rinciannya mencakup subsidi TransJakarta Rp3,75 triliun, Bus Sekolah Rp105,38 miliar, MRT Jakarta Rp536,70 miliar, LRT Jakarta Rp325,28 miliar, dan layanan angkutan kapal perairan Rp100,19 miliar .
Pengendalian Banjir: Rp3,64 Triliun
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan bahwa mitigasi banjir menjadi prioritas utama. Seluruh infrastruktur pompa disiagakan agar selalu siap pakai, dan pembangunan tanggul mitigasi dilakukan sebagai penanganan jangka pendek banjir rob di Muara Angke dan Pluit, serta percepatan normalisasi Kali Ciliwung .
Pengelolaan Sampah: Rp1,38 Triliun
Pengelolaan sampah mendapat alokasi Rp1,38 triliun. Pemerintah juga menjalin kerja sama dengan Pemkot Bekasi untuk pengelolaan sampah, termasuk penyesuaian Upah Minimum Provinsi bagi penyedia jasa .
Bantuan Sosial: Rp802 Miliar
Bantuan sosial dialokasikan melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Rp625,89 miliar, Kartu Anak Jakarta (KAJ) Rp100,10 miliar, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) Rp76,45 miliar .
Tujuh Program Prioritas Pembangunan 2026
APBD 2026 tidak sekadar tentang angka. Ia adalah instrumen untuk menjalankan tujuh prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD 2026 .
Pertama, peningkatan modal manusia yang berdaya saing—fokus pada pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan penguatan budaya.
Kedua, peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi—meliputi pengembangan usaha produktif, ekonomi sirkular, inovasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Ketiga, penciptaan penghidupan masyarakat yang layak dan mandiri—fokus pada penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat.
Keempat, transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis dan responsif—termasuk transformasi digital dan peningkatan layanan publik.
Kelima, peningkatan infrastruktur kota yang layak dan memadai—mencakup air minum, pengelolaan air limbah, persampahan, dan hunian layak.
Keenam, optimalisasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim—fokus pada lingkungan hidup, ruang terbuka hijau, energi terbarukan, dan ketahanan bencana.
Ketujuh, penciptaan mobilitas dan kawasan berorientasi transit—termasuk transportasi publik terintegrasi dan optimalisasi tata ruang.
Pagu indikatif untuk prioritas ketujuh mencapai Rp7,00 triliun untuk transportasi publik terintegrasi dan Rp2,47 triliun untuk peningkatan kualitas jaringan jalan .
Perubahan APBD di Tengah Tahun
Di tengah perjalanan tahun anggaran, Pemprov DKI mengajukan Perubahan APBD 2026 menjadi Rp79,59 triliun—turun 2,13 persen dari APBD murni. Penyesuaian ini tetap mempertimbangkan belanja pada sektor pelayanan dasar, program prioritas, bantuan sosial, dan kegiatan produktif .
Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menyebutkan bahwa kegiatan seminar, kunjungan kerja, hingga belanja makan dan minuman di sejumlah dinas dipangkas agar ketahanan anggaran tetap terjaga .
Pembiayaan Infrastruktur: Rp2,11 Triliun untuk Tujuh Proyek
Untuk mendukung pembangunan infrastruktur prioritas, Bank Jakarta bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mengucurkan pembiayaan sindikasi sebesar Rp2,11 triliun .
Dana ini dialokasikan untuk tujuh proyek: Flyover Latumeten, Gedung Batavia Dinas Teknis Jatibaru, Rumah Susun Padat Karya Tahap II, Rumah Susun Rorotan IX Tahap I, waduk, situ, dan embung, polder dan kolam retensi, serta tanggul dan pengendali banjir Pesisir Pantai Tahap III .
Isu Strategis yang Masih Membelit
Meskipun APBD telah dialokasikan, beberapa isu strategis tetap menjadi perhatian. Tingkat kemacetan lalu lintas yang cukup tinggi, risiko bencana dan pencemaran udara, hingga penanggulangan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah .
Tantangan struktural Jakarta juga tidak bisa diabaikan: keterbatasan lahan, tekanan biaya, ketersediaan air, ketimpangan sosial, dan polusi udara .
Penutup
APBD DKI 2026 adalah cerminan dari kota yang harus beradaptasi dengan keterbatasan. Dengan pendapatan yang turun signifikan, pemerintah kota memilih untuk tetap memprioritaskan layanan dasar: pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pengendalian banjir.
Bagi warga, memahami APBD bukan sekadar mengikuti berita. Ini adalah cara untuk memastikan hak-hak kita terpenuhi dan suara kita didengar dalam proses pembangunan.
Untuk informasi lebih lengkap tentang kebijakan dan program Pemprov DKI, kunjungi kategori Berita Balai Kota di Info Jakpus.
About The Author
