Kamu pasti pernah bertanya-tanya, seberapa baik sebenarnya kinerja pemerintah kota dalam mengelola Jakarta. Setiap hari ada saja berita tentang program baru, proyek yang diresmikan, atau janji yang diucapkan. Tapi bagaimana cara mengukur apakah semua itu benar-benar berdampak bagi warga?
Tahun 2026 menjadi periode yang menarik untuk dievaluasi. Di satu sisi, Jakarta mencatatkan sejumlah capaian yang mengesankan: pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, investasi yang melimpah, dan peringkat global yang terus naik. Di sisi lain, tantangan klasik seperti banjir, sampah, dan kemacetan masih belum sepenuhnya teratasi. Di Info Jakpus, kita akan membedah kinerja Pemprov DKI sepanjang 2026 secara lengkap, dari capaian hingga tantangan yang masih membelit.
Capaian Ekonomi: Tumbuh di Atas Rata-Rata Nasional
Salah satu indikator paling terukur dalam menilai kinerja pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi. Di sini, Jakarta menunjukkan performa yang solid.
Pada semester pertama 2026, perekonomian Jakarta tumbuh sebesar 5,52 persen—lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 5,45 persen . Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat pertumbuhan ini didorong oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran yang berkontribusi 18,24 persen, disusul jasa keuangan 11,16 persen, dan konstruksi 10,84 persen .
Yang menarik, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 9,52 persen . Ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mulai bangkit kembali setelah sekian lama tertekan.
Pada triwulan I 2026, ekonomi Jakarta bahkan tumbuh 5,59 persen dengan total nilai ekonomi mencapai Rp1.028,44 triliun . Gubernur Pramono Anung menyebut angka ini sebagai bukti ketangguhan Jakarta di tengah ketidakpastian global .
Investasi: Jakarta Masih Juara Nasional
Jika ada satu indikator yang paling menunjukkan kepercayaan terhadap Jakarta, itu adalah realisasi investasi. Pada semester I 2026, Jakarta mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp173,6 triliun atau 17,2 persen dari total investasi nasional .
Angka ini terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp106,5 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) senilai Rp67,1 triliun . Kepala Dinas PMPTSP DKI Jakarta, Heru Hermawanto, menyatakan bahwa capaian ini mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Jakarta .
Dari sisi wilayah, Jakarta Selatan masih menjadi primadona dengan realisasi investasi Rp62,7 triliun, diikuti Jakarta Pusat Rp49,9 triliun, dan Jakarta Utara Rp23,1 triliun .
Peringkat Global: Naik, Tapi Masih Ada PR
Salah satu capaian yang paling dibanggakan Gubernur Pramono adalah peningkatan peringkat Jakarta di kancah global. Dalam Kearney Global Cities Index, posisi Jakarta melesat dari urutan 74 ke posisi 71 .
Yang lebih membanggakan, dalam jajaran ibu kota dunia, Jakarta kini berada di peringkat 53 dari 100 kota—lebih baik daripada Washington D.C. . “Saya cukup bangga kinerja kita lebih baik daripada Washington D.C.,” ujar Pramono .
Namun, capaian ini juga menunjukkan bahwa masih ada 52 kota lain yang berada di atas Jakarta. Artinya, masih banyak pekerjaan rumah untuk benar-benar menjadi kota global kelas atas.
Indeks Pembangunan Manusia: Tertinggi di Indonesia
Di bidang pembangunan manusia, Jakarta mencatatkan angka yang impresif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta pada 2025 menyentuh 85,05—tertinggi di Indonesia, mengungguli D.I. Yogyakarta dan Kepulauan Riau .
Capaian ini didukung oleh berbagai program sosial yang terus berjalan. Pemprov DKI telah menyalurkan KJP Plus kepada lebih dari 707 ribu peserta didik dan KJMU kepada lebih dari 15 ribu mahasiswa . Program Sekolah Swasta Gratis juga telah diterapkan di 103 sekolah swasta .
Di bidang kesehatan, layanan Pasukan Putih bagi lansia dan penyandang disabilitas serta layanan konseling gratis JakCare terus diperluas .
Kinerja Program Prioritas: Capaian di Atas 99 Persen
Berdasarkan data dari Perubahan RKPD 2026, realisasi kinerja program-program prioritas Pemprov DKI hingga triwulan II 2026 menunjukkan angka yang sangat tinggi .
Untuk prioritas Penciptaan Penghidupan Masyarakat yang Layak dan Mandiri, rata-rata capaian program mencapai 99,80 persen . Beberapa indikator yang melampaui target antara lain jumlah pengunjung E-Tourism yang mencapai 235,65 persen dari target, produksi perikanan tangkap 100,07 persen, dan produksi perikanan budidaya 108,99 persen .
Untuk prioritas Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Responsif, rata-rata capaian program mencapai 99,70 persen .
Realisasi APBD: Serapan yang Perlu Dikejar
Meskipun capaian program tinggi, ada satu aspek yang perlu mendapat perhatian: serapan anggaran.
Hingga triwulan II 2026 (30 Juni), realisasi belanja daerah baru mencapai Rp24,73 triliun atau 33,3 persen dari pagu sebesar Rp74,28 triliun . Sementara pendapatan daerah terealisasi Rp29,29 triliun atau 41 persen dari target .
Gubernur Pramono secara khusus meminta seluruh perangkat daerah untuk mempercepat penyelesaian paket pengadaan agar manfaat belanja daerah dapat segera dirasakan masyarakat . Ia tidak ingin pelaksanaan proyek kembali menumpuk pada November hingga Desember seperti tahun-tahun sebelumnya .
Hingga semester I 2026, tercatat 118.161 paket pengadaan telah diselesaikan .
Tantangan: Banjir, Sampah, dan Kemacetan
Di balik capaian yang mengesankan, tantangan klasik Jakarta masih belum sepenuhnya teratasi. Dalam rapat Badan Anggaran APBD Perubahan 2026, Komisi D DPRD DKI Jakarta secara khusus meminta Pemprov DKI memfokuskan anggaran pada penanggulangan banjir, sampah, dan lahan pemakaman .
Banjir
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menekankan pentingnya kesiapan menghadapi musim penghujan pada Oktober-Desember. “Kami mendorong agar seluruh kesiapan menghadapi musim hujan benar-benar diperhatikan, mulai dari drainase, pompa, saluran, sampai langkah mitigasi lainnya. Jangan sampai penanganan baru dilakukan setelah terjadi banjir,” ujarnya .
Sampah
Persoalan sampah menjadi perhatian serius akibat pembatasan ritase pengangkutan menuju TPST Bantargebang. Yuke meminta Pemprov DKI mencari solusi alternatif untuk menangani tumpukan sampah yang tidak terangkut. “Pemprov DKI harus mencari alternatif solusi untuk tumpukan sampah yang tidak terangkut saat ini akibat pembatasan. Secara kedaruratan, ini harus dituntaskan agar tidak menimbulkan permasalahan baru,” tegasnya .
Kemacetan
Meskipun sistem transportasi publik semakin ramai digunakan—mencapai 112 juta perjalanan pada semester I 2026, naik hampir 8 persen—kemacetan masih menjadi pekerjaan rumah . Pramono mengakui bahwa mengatasi kemacetan adalah salah satu prioritas utama, dan Pemprov DKI terus memperluas jaringan transportasi terintegrasi .
Efisiensi Anggaran: Dampak Pemangkasan DBH
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Pemprov DKI pada 2026 adalah pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. DBH Pajak turun drastis dari Rp26,14 triliun di 2025 menjadi hanya Rp11,16 triliun di 2026 .
Dampaknya, APBD Perubahan 2026 turun menjadi Rp79,59 triliun—turun 2,13 persen dari APBD murni Rp81,32 triliun . Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menyebutkan bahwa kegiatan seminar, kunjungan kerja, hingga belanja makan dan minum di sejumlah dinas dipangkas agar ketahanan anggaran tetap terjaga .
Meskipun demikian, Pemprov DKI memastikan bahwa layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial tetap terjaga .
Evaluasi: Apa yang Perlu Diperbaiki?
Berdasarkan data yang ada, ada beberapa area yang perlu mendapat perhatian lebih.
Pertama, percepatan serapan anggaran. Dengan serapan baru 33,3 persen di pertengahan tahun, diperlukan percepatan agar program-program pembangunan tidak menumpuk di akhir tahun .
Kedua, penanganan banjir yang lebih proaktif. Mitigasi harus dilakukan sebelum musim hujan tiba, bukan setelah banjir terjadi .
Ketiga, solusi sampah yang berkelanjutan. Ketergantungan pada TPST Bantargebang perlu dikurangi dengan mencari alternatif pengelolaan sampah yang lebih mandiri .
Keempat, peningkatan peringkat global. Meskipun naik, posisi Jakarta di peringkat 71 Kearney masih jauh dari target masuk 50 besar pada 2030 .
Penutup
Kinerja Pemprov DKI pada 2026 adalah cerita tentang capaian yang membanggakan di tengah tantangan yang tidak ringan. Ekonomi tumbuh di atas rata-rata nasional, investasi melimpah, dan peringkat global terus naik. Tapi banjir, sampah, dan kemacetan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai.
Bagi warga, menilai kinerja pemerintah bukan sekadar mengikuti berita. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa suara kita didengar, hak kita terpenuhi, dan Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.
Untuk informasi lebih lengkap tentang kebijakan dan program Pemprov DKI, kunjungi kategori Berita Balai Kota di Info Jakpus.
About The Author
