Kamu pasti pernah merasakan momen ketika hujan deras turun selama beberapa jam, dan jalanan di depan rumahmu mulai tergenang. Dalam hitungan menit, air naik, kendaraan mogok, dan aktivitas pun lumpuh. Di Jakarta, pengalaman itu sudah menjadi rutinitas tahunan yang tidak pernah benar-benar hilang.
Tapi tahun 2026 membawa cerita yang berbeda. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak tinggal diam. Dari normalisasi sungai besar hingga penguatan sistem pompa, dari operasi modifikasi cuaca hingga pembebasan lahan, semuanya dikerjakan secara bertahap. Gubernur Pramono Anung bahkan menegaskan bahwa penanganan banjir tidak boleh dilakukan secara sporadis atau setengah-setengah . Di Info Jakpus, kita akan membedah semua urusan penanganan banjir Jakarta 2026, dari infrastruktur hingga program mitigasi.
Infrastruktur Pompa: Tulang Punggung Pengendalian Genangan
Salah satu kunci utama penanganan banjir di Jakarta adalah kesiapan sistem pompa. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, mengungkapkan bahwa setiap sarana pengendalian banjir dirancang dengan kapasitas tertentu. Namun, sebagian besar infrastruktur yang ada saat ini dirancang untuk menangani curah hujan sekitar 100 hingga 150 milimeter. Sementara intensitas hujan yang terjadi belakangan dapat mencapai 150 hingga 250 mm .
683 Pompa Stasioner dan 540 Pompa Mobile
Berdasarkan data per 18 Mei 2026, Pemprov DKI Jakarta memiliki 683 unit pompa stasioner yang tersebar di 246 lokasi serta 540 unit pompa mobile di lima kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu .
Pompa-pompa ini berfungsi mengalirkan air menuju sungai besar maupun laut ketika aliran tidak dapat bergerak secara alami, terutama saat hujan deras terjadi bersamaan dengan pasang air laut.
Saat banjir melanda pada Mei 2026, Gubernur Pramono Anung mengklaim bahwa seluruh pompa air diaktifkan untuk mempercepat penanganan genangan. “Jadi ketika banjir terjadi, saya sudah langsung memerintahkan untuk semua pompa diaktifkan. Ketika banjir ataupun hujan dari jam 18.00 WIB sampai sekitar jam 20.00 WIB, relatif 3-4 jam kemudian banjirnya kan sudah mulai surut,” ujarnya .
Pembangunan Empat Rumah Pompa Baru di Cempaka Putih
Untuk meningkatkan kapasitas pengendalian banjir, Pemprov DKI membangun empat rumah pompa air baru di Cempaka Putih Barat dan Cempaka Putih, Jakarta Pusat .
Keempat rumah pompa tersebut adalah:
- Rumah Pompa Cempaka Putih di Jl. Letjen Suprapto Sisi Barat berkapasitas 3 m³/detik
- Rumah Pompa Cempaka Putih di Jl. Letjen Suprapto Sisi Timur berkapasitas 5 m³/detik
- Rumah Pompa Cempaka Putih Barat Sisi Utara berkapasitas 4 m³/detik
- Rumah Pompa Cempaka Putih Barat Sisi Selatan berkapasitas 6 m³/detik
Total kapasitas rumah pompa yang dibangun mencapai 18.000 liter per detik atau setara 18 m³/detik. “Kapasitas tersebut diharapkan mampu menangani genangan pada area hampir 250 hektare di kawasan Cempaka Putih dan sekitarnya,” kata Ika .
Peningkatan kapasitas sistem polder juga dilakukan di berbagai lokasi lain, termasuk Bulak Cabe, Pegangsaan Dua, Cilincing KBN, Warung Jengkol, Kampung Sawah-Rawa Terate, Kayu Putih-Rawa Terate, Ancol, IKIP, Cempaka Putih, Cengkareng, Mangga Raya Greenville, hingga Daan Mogot .
Normalisasi Sungai: Fokus pada Tiga Titik Prioritas
Normalisasi sungai menjadi solusi jangka menengah dan panjang untuk mengatasi banjir tahunan. Pemprov DKI memfokuskan penanganan pada tiga titik prioritas: Sungai Ciliwung, Kali Krukut, dan Kali Cakung Lama .
Kali Cakung Lama: Target Rampung 2027
Gubernur Pramono Anung meninjau proses pengerukan sedimen dan normalisasi Kali Cakung Lama, Rawa Indah, Cilincing, Jakarta Utara pada Januari 2026. Pengerukan dilakukan di sepanjang 8,5 kilometer dan ditargetkan rampung pada akhir 2027 .
Volume pengerukan sedimen di kali ini mencapai sekitar 45 ribu meter kubik yang terbagi dalam 17 segmen. Selain pengerukan, normalisasi juga dilakukan di titik yang mengalami penyempitan lebar aliran sungai di kawasan Begog hingga tersisa hanya sekitar dua meter. Pramono menyebut, pelebaran sungai akan dilakukan hingga 15 meter untuk menambah daya tampung air .
Anggaran untuk normalisasi Kali Cakung Lama pada Februari 2026 mencapai Rp132 miliar. Pramono menjelaskan bahwa proyek ini bersifat jangka menengah, sehingga kebutuhan anggarannya dinamis .
“Yang bottleneck utama memang di Cilincing. Anggarannya akan segera disusun dan menjadi prioritas di APBD Perubahan,” jelasnya .
Sungai Ciliwung: Pembebasan Lahan Rp232 Miliar
Untuk Sungai Ciliwung, Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp232 miliar untuk pembebasan lahan di dua kelurahan .
Dua wilayah yang menjadi target pembebasan lahan adalah:
- Kelurahan Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur: 37 bidang, anggaran Rp111 miliar
- Kelurahan Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan: 54 bidang, anggaran sekitar Rp121 miliar
Gubernur Pramono menegaskan bahwa pendekatan yang dipilih adalah ganti rugi, bukan penertiban paksa. “Karena memang saya menginginkan normalisasi Ciliwung ini berjalan dengan tidak ribut-ribut,” ujarnya .
Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika Agustin, menambahkan bahwa pada 2026, anggaran sekitar Rp300 miliar disiapkan khusus untuk normalisasi Ciliwung. Total panjang Sungai Ciliwung yang akan dinormalisasi mencapai 16,5 kilometer, membentang dari TB Simatupang hingga Pintu Air Manggarai .
Kali Krukut: Menyelamatkan Kemang
Selain Ciliwung, Pramono juga menyoroti urgensi normalisasi pada Kali Krukut sepanjang 1,3 kilometer. Langkah ini dinilai krusial untuk menyelamatkan kawasan Kemang, Jakarta Selatan, yang merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi yang kerap lumpuh akibat banjir .
“Kami juga akan melakukan normalisasi atau pembersihan Kali Krukut sepanjang 1,3 kilometer. Kami tahu kalau tidak dilakukan, maka daerah Kemang, Kemang Village, dan sebagainya pasti akan banjir terus-menerus,” ungkap Pramono .
Operasi Modifikasi Cuaca: Antisipasi Curah Hujan Ekstrem
Salah satu terobosan yang dilakukan Pemprov DKI pada 2026 adalah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Gubernur Pramono memastikan bahwa anggaran penanganan banjir dan mitigasi cuaca tidak akan terdampak pengurangan APBD 2026 .
Bahkan, Pemprov DKI menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan OMC selama sebulan penuh. Biasanya, OMC ini hanya disiapkan untuk satu hingga tiga hari .
“Jadi hal yang berkaitan dengan penekanan cuaca buruk dan juga normalisasi sungai, apakah itu Ciliwung atau Krukut, dan juga pembelian beberapa pompa-pompa baru, saya men-stressing bahwa tidak ada pengurangan,” tegas Pramono .
Alokasi anggaran OMC untuk sebulan penuh ini disiapkan guna mengantisipasi prakiraan cuaca ekstrem yang melanda Jakarta. “Kami tidak ingin kemudian, karena memang cuaca-cuaca ini lagi ekstrem sekali. Hampir semua sepanjang Pantai Utara Jawa kan hari ini juga masih kebanjiran semua,” kata dia .
Infrastruktur Pengendali Banjir Jangka Panjang
Selain normalisasi dan pompa, Pemprov DKI juga mengandalkan infrastruktur pengendali banjir jangka panjang yang bersifat strategis.
Tanggul Pengaman Pantai dan NCICD
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus melakukan langkah-langkah untuk mengatasi penurunan muka tanah dan mengurangi risiko banjir di Jakarta. Salah satunya adalah pembangunan tanggul pantai Jakarta yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) .
Hingga 2024, pembangunan tanggul pengaman pantai Jakarta telah mencapai total panjang 14,75 km yang terdiri dari enam tahap pekerjaan. Pembangunan tanggul Tahap 7 direncanakan di Kali Ancol, Muara Baru Barat, dan Cilincing, dengan anggaran dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dilaksanakan secara multi years contract 2026-2027 .
Pemprov Jakarta juga melanjutkan proyek tanggul pengaman pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di kawasan Pantai Mutiara, Muara Baru, dan Kali Blencong .
Waduk, Situ, dan Embung
Dinas SDA DKI Jakarta juga mengandalkan waduk, situ, dan embung sebagai tempat penampungan sementara saat curah hujan tinggi. Infrastruktur ini berfungsi menahan limpasan air sebelum dialirkan secara bertahap ke sistem sungai utama .
Waduk Cilangkap Batu Licin di Jakarta Timur yang baru saja diresmikan menjadi salah satu infrastruktur pengendali banjir yang diandalkan. Selain itu, Pemprov Jakarta juga membangun tiga tampungan air baru di Embung Pondok Labu, Embung Kebagusan, dan Waduk Sunter Hulu .
Tantangan: Curah Hujan Ekstrem dan Keterbatasan Anggaran
Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan tetap besar. Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika Agustin, mengakui bahwa kapasitas infrastruktur yang ada saat ini umumnya hanya mampu menampung curah hujan sekitar 100–150 mm. Sementara, curah hujan yang terjadi belakangan dapat mencapai 150–250 mm .
“Untuk curah hujan yang lebih tinggi dibutuhkan infrastruktur dengan kapasitas yang lebih besar, yang berbanding lurus dengan kebutuhan lahan dan biaya pembangunan,” ungkap Ika .
Tantangan lain datang dari keterbatasan anggaran. Dalam APBD Perubahan 2026, beberapa program terpaksa digeser ke 2027 karena waktu pelaksanaan yang tersisa hanya sekitar dua bulan. Salah satunya adalah pengadaan alat berat berukuran kecil untuk Dinas SDA .
“Ada di SDA yang sebetulnya mereka juga membutuhkan beberapa alat berat yang kecil, kayak Spider yang buat ngeruk kali. Tapi enggak mungkin diadakan. Karena memang sangat sempit untuk pengadaan dan sebagainya,” ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike .
DPRD DKI tetap meminta program antisipasi banjir tetap berjalan meski anggaran terbatas. “Kami memaksimalkan, mengoptimalkan pengusulan-pengusulan dari dinas yang ada biar bisa menangani permasalahan sampai di akhir tahun ini paling tidak,” tutur Yuke .
Ancaman Banjir Rob di Pesisir Jakarta
Selain banjir akibat curah hujan tinggi, Jakarta juga menghadapi ancaman banjir rob di kawasan pesisir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebutkan sejumlah wilayah di Jakarta Utara berpotensi terdampak banjir rob akibat pasang maksimum air laut .
Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok, hingga Kepulauan Seribu .
Kondisi ini diperparah oleh penurunan muka tanah di sejumlah wilayah pesisir Jakarta, yang membuat beberapa kawasan semakin rentan tergenang saat terjadi pasang tinggi .
Dampak bagi Warga Jakarta Pusat
Apa artinya semua upaya ini bagi warga Jakarta Pusat? Ada beberapa dampak langsung yang bisa dirasakan.
Pertama, genangan yang lebih cepat surut. Dengan pengaktifan seluruh pompa air, banjir yang terjadi dapat surut dalam waktu 3-4 jam .
Kedua, pengurangan risiko banjir di kawasan rawan. Normalisasi sungai dan pembangunan rumah pompa baru di Cempaka Putih diharapkan mengurangi genangan di kawasan tersebut .
Ketiga, peringatan dini yang lebih baik. BPBD DKI Jakarta menyediakan kanal informasi resmi seperti bpbd.jakarta.go.id/gelombanglaut dan pantaubanjir.jakarta.go.id untuk memantau kondisi banjir secara real-time .
Keempat, layanan darurat yang siap diakses. Layanan darurat gratis 112 telah disiapkan pemerintah untuk merespons situasi darurat dan laporan masyarakat .
Kalau kamu ingin tahu lebih dalam tentang kinerja Pemprov DKI secara keseluruhan, kami sudah merangkumnya di artikel Kinerja Pemprov DKI 2026 lengkap dengan capaian dan tantangannya. Untuk memahami kebijakan terbaru yang memengaruhi layanan publik, baca juga Kebijakan Pemprov DKI Terbaru 2026.
Penutup
Penanganan banjir Jakarta pada 2026 adalah cerita tentang upaya yang tidak pernah berhenti. Dari normalisasi sungai besar, penguatan sistem pompa, hingga operasi modifikasi cuaca—semuanya bergerak ke satu arah: mengurangi risiko banjir dan mempercepat penanganan genangan.
Tentu masih ada tantangan. Curah hujan ekstrem, keterbatasan anggaran, dan penurunan muka tanah adalah beberapa di antaranya. Tapi setidaknya, arahnya sudah terlihat, dan upayanya terus berjalan.
Untuk informasi lebih lengkap tentang kebijakan dan program Pemprov DKI, kunjungi kategori Berita Balai Kota di Info Jakpus.
About The Author
